Tolong KPK!


I was put into office by the people who belived in my idea that corruption is the root of poverty, that an end to corruption would mean an end to poverty. – Benigno Aquino III (Mantan Presiden Philipina)

Kontruksi kewenangan KPK melalui regulasi oleh DPR sudah dilakukan semenjak tahun 2009-2014. Keinginan untuk memangkas kewenangan KPK dengan memperbaharui UU KPK, KUHP dan KUHAP memperjelas tugas dan kewenangannya dalam wilayah penyidikan, penyelidikan dan penuntutan sehingga cukup membuktikan adanya upaya untuk mengikis kewenangannya agar tidak boleh lagi absolut.

Wacana revisi UU tersebut memang membuat banyak pihak yang mendambakan pemberantasan korupsi ketar-ketir. Bagaimana tidak, sejumlah keistimewaan lembaga anti-korupsi itu terancam dilucuti oleh wakil rakyat di Senayan secara tiba-tiba.

Apalagi ada 9 poin pasal yang menjadi obyek revisi dari DPR itu sendiri, yang mengakibatkan revisi itu bisa melumpuhkan KPK dan berbahaya bagi kelangsungan demokrasi yang membutuhkan pemerintahan yang bersih.

Aroma untuk menjadi KPK hanya sebagai lembaga pencegahan yang tak mempunyai taring lagi dalam memberantas segala tindak pidana korupsi di Indonesia.

Surat Presiden, Menguatkan atau melemahkan KPK ?

Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan sikap setuju dengan pembahasan revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR, meski menuai polemik. Sikap Jokowi itu ditandai dengan terbitnya surat presiden (surpres) revisi UU KPK ke DPR.

Surpres itu berisi persetujuan pemerintah membahas revisi UU KPK, disertai penunjukkan menteri yang akan terlibat dalam pembahasan. Dalam hal ini kemungkinan menunjuk Menkumham Yasonna Laoly.

Bersamaan dengan surpres itu juga, Jokowi menyerahkan draf atau Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait hal-hal yang perlu direvisi dalam UU KPK oleh DPR.

Meskipun Presiden Jokowi setuju adanya revisi UU KPK bahwasanya tidak setuju terhadap beberapa poin substansi dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diusulkan oleh DPR. Setidaknya ada empat poin yang Jokowi tolak.

Pertama, Jokowi menyatakan tak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Menurutnya, KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Kedua, lanjutnya, dirinya tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Ia menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN).

Ketiga, Jokowi mengatakan tak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan. Menurutnya, sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi.

Terakhir, Jokowi menyatakan tidak setuju pengalihan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari lembaga antirasuah kepada kementerian atau lembaga lainnya.

Sikap Solidaritas untuk KPK

Banyak sekali hingga saat ini dukungan terus bermunculan untuk melindungi KPK dari permainan bola api dalam gedung senayan saat ini. Mahasiswa, Akademisi maupun masyarakat terus menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK.

Meskipun Presiden Jokowi saat ini telah menyetujui adanya revisi UU KPK tetapi juga menolak beberapa poin yang menjadi pembahasan revisi tersebut, bukan berarti masyarakat tidak lagi mengawasi jalanya revisi UU KPK ini.

Sikap Kontrol penuh dari masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kewenangan dan kekuatan KPK agar tidak dilucuti oleh DPR maupun Pemerintah.

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini