Siapa Pelanggar HAM terkait aksi 21-22 Mei 2019 ?

Kekerasan semakin berjaya, di hadapan negara yang tak berdaya-Najwa Shihab

Sejumlah massa melakukan aksi unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019 lalu. Mereka melakukan demonstrasi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak hasil Pemilu 2019.

Awalnya, aksi massa berlangsung damai. Namun pada Rabu (22/5) dini hari sebagian massa mulai brutal. Mereka melakukan kerusuhan dibeberapa titik wilayah Jakarta. Letupan kericuhan sebenarnya sudah terjadi pada 21 Mei 2019.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko polhukam) Wiranto menjelaskan bahwa dalang terjadinya tragedi tanggal 21-22 Mei sudah diketahui pemerintah melalui Deteksi Intelijen yang bergerak sebelum tragedi berlangsung.

Ditambah lagi dengan peryataan dari kepolisian yang membenarkan bahwa tragedi kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21-22 Mei itu murni direncanakan sebelumnya. Beberapa alat bukti ditemukan seperti amplop, petasan dan batu – batu.

Polisi menangkap 257 pelaku kerusuhan dan menetapkan mereka sebagai tersangka. Dari penangkapan itu terungkap bahwa para pelaku mayoritas pengangguran. Selain itu, mereka berasal dari luar daerah dan sengaja datang untuk membuat keonaran. Mereka dibayar Rp300 ribu per hari. Mereka langsung mendapat bayaran pada hari itu.

Adanya pelanggran HAM oleh Aparat?

Terkait adanya kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21-22 Mei 2019, Amnesty Internasional Indonesia menemukan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Brimo Polri. Amnesty menemukan dugaan penyiksaan dan penyisiran dengan brutal oleh anggota Brimob terhadap warga di Kampung Bali, Jakarta Pusat.

Kala itu, Anggota Brimob melakukan penyisiran ke tempat yang diduga adanya tersangka provokasi yang terkait aksi tanggal 21-22 Mei tersebut. Saat itu para anggota Brimob sedang melakukan penyisiran dan memerintahkan untuk diperbolehkan masuk ke lahan parkiran tersebut karena pagar dikunci dari dalam. Ketika pagar dibukakan, anggota satuan kepolisian tersebut melakukan penangkapan dengan menggunakan kekerasan yang tidak diperlukan terhadap setidaknya dua orang, dengan kata lain kekerasan fisik digunakan terhadap orang yang tidak melawan dan tidak berdaya.

Tidak puas dengan aksi di Kampung Bali, aparat kemudian menyeret ke lima korban ke depan Gedung Bawaslu untuk dikumpulkan dengan orang-orang lainnya yang telah polisi tangkap. Setiap anggota Brimob yang mendapati mereka saat diseret ke Bawaslu dari Kampung Bali melakukan pemukulan secara bergantian.

Di depan Gedung Bawaslu ke lima korban tersebut dimasukkan ke dalam mobil. Penyiksaan terus berlangsung hingga mobil tersebut membawa korban ke kantor polisi.

Lakukan Penyelidikan Independen

Setelah keluarnya peryataan hasil penyelidikan yang dikeluarkan Amnesty Internasional Indonesia atas adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara, maka harus ada dorongan untuk melakukan penyelidikan secara internal kepolisian atau aparat yang terkait. Ini semua merupakan bentuk tanggung jawab negara atas terjadinya korban yang diduga dilakukan oleh aparat negara.

Lebih lanjut, Amnesty merekomendasikan agar kepolisian diminta untuk menjalankan standar operasional procedure. Anggota kepolisian diminta menerapkan Perkap No 8 Tahun 2008 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian.

Berikutnya, akuntabilitas kepolisian diminta ditinjau ulang untuk menangani dugaan pelanggaran HAM. Polisi dianggap gagal dalam menjalankan reformasi aparat keamanan karena masih ada kekerasan.
Amnesty juga mendorong revisi legislasi terkait penyiksaan. Sebab, dalam KUHP belum ada pemidanaan terkait hal tersebut.

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini