Pemilu atau Pembantain Serentak? Butakan Mata. Buasnya Manusia Mencabut Nyawa

Jumlah Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia kembali bertambah. Sampai pagi tadi, 486 petugas KPPS dilaporkan meninggal dunia. “Jumlah petugas KPPS yang wafat 486 orang,” ujar komisioner KPU Evi Novida Ginting di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019). Data tersebut dihimpun per pukul 10.00 WIB tadi. Jumlah petugas KPPS yang sakit juga bertambah menjadi 4.849 orang, sehingga total petugas yang sakit dan meninggal sebanyak 5.335 orang. Jumlah petugas KPPS yang meninggal ini bertambah 17 orang, sedangkan yang sakit bertambah 247 orang. Penambahan ini sejak pendataan pada Jumat (10/5). Evi mengatakan pihaknya masih melakukan pemberian santunan secara berjenjang. Menurutnya, dana santunan ini diberikan melalui rekening kepada masing-masing keluarga. “Kita menyerahkannya berjenjang tentu setelah memverifikasi teman-teman kabupaten, tinggal memberitahukan kepada kita dan mengirimkan nama-nama yang akan diberi santunan. Kemudian nanti kalau seluruh administrasi sudah beres, tentu kemudian akan ditransfer melalui rekening,” ujar Evi.

Pemilu hemat, justru boros nyawa.

Pemilu serentak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diimpikan akan hemat anggaran, justru boros nyawa. Biaya pemilu pada tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp.25 Triliun. Dengan rincian, persiapan awal 2017 sekitar Rp 465,71 miliar dan pada 2018 RP 9,33 triliun. Selanjutnya pada 2019 dianggarkan Rp 15,79 triliun. Semua itu dialokasikan untuk penyelenggaraan, pengawasan, dan kegiatan pendukung lainnya.

Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi kali ini, menyisahkan duka dan luka yang teramat dalam untuk kita semua. Meskipun pada tahun 2014, tercatat petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan berjumlah 157 orang. Kini dengan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diharapkan, pemilu 2019 yang hemat secara biaya justru dibayar mahal dengan nyawa.

Alasan yang utama dari gugurnya para “pahlawan demokrasi” adalah rasa lelah, dan kesehatan. Wajar saja mereka diterpa rasa lelah karena kapasitas pekerjaan yang berlebihan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Mulai dari persiapan yang begitu Panjang, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang bisa sampai 24 jam nonstop, hingga nantinya proses rekapitulasi suara. Waktu kerja yang berlebihan dan tidak didorong dengan staminan yang prima memang akan berdampak fatal bagi kesehatan. Bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Menghayati Arti “Pesta Demokrasi”

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pesta berarti ‘perjamuan makan minum (bersuka ria dsb)’;’perayaan’.Dalam derivasinya, kata pesta bersenyawa dengan kata lain sehingga menciptakan sebuah istilah baru seperti pesta bujang berarti ‘perayaan mengganti nama bujang yang sudah beranjak dewasa’; pesta gila: ‘perayaan dansa yang tamu-tamunya berpakaian yang aneh-aneh’; pesta olahraga : ‘perayaan olahraga denganmengadakan pertandingan berbagai cabang olahraga’; pesta panen: ‘perayaansetelah padi dipotong’ dsb.

Jika menilik penjabaran tersebut, secara tersirat kata pesta merujuk kepada satu makna yang berarti sebuah aktivitas yang menggambarkan kegembiraan atas sebuah peristiwa yang baru terjadi. Lantas muncullah kata pesta demokrasi. Sebuah gabungan kata yang kemudian membuat sejenak memutar otak untuk mengurai makna di balik istilah yang sudah akrab di telinga rakyat tersebut

Istilah pesta demokrasi dalam praktinya sering digunakan untuk mensubtitusi kata pemilu. Amatilah betapa seringnya para reporter dari berbagai media di Tanah Air melontarkan secara lisan maupun tulisan kalimat-kalimat seperti, “Masyarakat menyambut pesta demokrasi ini dengan mengadakan konvoi untuk mendukung capres pilihan mereka.” atau “Pesta demokrasi ini sangat berarti bagi masa depan bangsa Indonesia.” Contoh lain, “Kita berharap pesta demokrasi ini dapat berlangsung jujur dan adil.”

Lantas muncullah sebuah keganjilan ketika berusaha mengkomparasikan makna leksikal kata pesta dalam istilah pesta demokrasi dengan praktik penggunaannya. Menilai tidaklah pantas kalau pemilu dianggap sebagai sebuah pesta demokrasi. Jika dikatakan bahwa pemilu menentukan masa depan bangsa, itu berarti pemilu masih merupakan sebuah proses demokrasi, belum sebagai sebuah tahap akhir. Sementara kata pesta menyiratkan sebuah makna yang berarti parayaan terhadap proses yang sudah membuahkan hasil.

Tampak terlihat agak sepele memang jika mendiskusikan masalah di atas. Namun lihatlah ketika keganjilan itu juga melahirkan sebuah ironi. Di sini, masyarakat yang beragam tentu mampu memahami kata pesta dengan persepsi yang seragam. Namun celakanya persepsi yang mereka miliki itu berbanding lurus dengan praktiknya. Mereka menjalankan pemilu layaknya mengekspresikan euforia sebuah kemenangan. Mereka berhura-hura dan bersorak-sorai seolah segalanya telah usai.

Editor : Aditya Panca

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini