Negara Tanpa Oposisi?


“Jika kita memilih tidak peduli, lebih sibuk dengan urusan masing-masing, nasib negeri ini persis seperti sekeranjang telur di ujung tanduk, hanya soal waktu akan pecah berantakan.” ― Tere Liye, Negeri Di Ujung Tanduk

Oposisi merupakan sebuah sistem yang mengatasnamakan mereka yang bersebrangan dengan pemerintah dan menjadi unsur terpenting dalam jajaran kesehatan di Negara yang menganut Sistem demokrasi. Fungsi utama Oposisi itu sendiri untuk melakukan kritik dan kontrol atas sikap, pandangan atau kebijakan pemerintah atas berdasarkan perspektif ideologis.

Sementara itu, ilmuwan politik, Ian Shapiro dalam bukunya yang berjudul The Moral Foundation Of Politics (2003) menyatakan, sistem pemerintahan demokrasi tidak bisa berkembang secara dinamis tanpa kehadiran oposisi. Oposisi merupakan manifestasi konkret dari nilai abstrak demokrasi. Demokrasi hanya akan dapat berkembang dengan dinamisnya kontestasi gagasan antara pemerintah dan oposisi.

Indonesia, dalam 5 tahun terakhir memiliki Oposisi dari kubu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, yang meskipun akhirnya bergabung dengan koalisi Jokowi sebelum pesta demokrasi 2019 ini.

Saat ini Prabowo Subianto yang merupakan ketua umum Partai Gerindra, sudah bergabung menjadi kabinet Kerja periode 2019-2024 sebagai Menteri Pertahanan. Sungguh mengejutkan langkah yang diambil Prabowo Subianto mengingat, Prabowo sudah 2 kali menyalonkan diri sebagai Calon Presiden yaitu pada tahun 2014 dan 2019 tetapi berujung kekalahan dengan Presiden saat ini Jokowi.

Siapa saat ini Oposisi ?

Setelah bergabungnya, Prabowo kedalam koalisi Jokowi. Maka bisa dikatakan Oposisi sedikit berkurang daya kritik dalam jalur kebijakan ataupun pandangan pemerintah. Tercatat saat ini yang tetap konsisten dalam jalur oposisi yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut, Ketua DPP Partai PKS Mardani Ali Sera menegaskan partai yang diusungnya tetap Istiqomah di jalur oposisi sebagai bentuk komitmennya terhadap pendukung. “PKS ini kan partai islam, kami ini punya jati diri. Demokrasi hanya akan sehat jika ada kekuatan penyeimbang,” ujar Mardani.

Demokrasi akan sehat jika selalu ada tesa, antitesa, dan sintesa. Harus ada kelompok yang mempunyai kekuatan sebagai penyeimbang. Apalagi di lembaga legislatif, untuk menghindari anggapan bahwa DPR RI hanya sebagai stempel belaka, karena kebijakan yang diambil perlu ada kritik serta masukan yang berbeda demi terjaganya kepentingan rakyat agar tidak terkikis oleh kepentingan koalisi pemerintah saja.

Catatan Kelam Kelompok Oposisi

Mengkritik merupakan tugas paling utama kelompok oposisi ini, yang menjadi belang dari kelompok oposisi pada tahun 2014-2019 kala itu adalah, banyaknya kelompok oposisi yang terkena kasus pidana. Seperti kita tahu Ratna Sarumpaet yang saat ini mendekam di hotel prodeo terkena kasus penyebaran berita bohong (hoax) atau Ahmad dhani yang harus menghabiskan sisa waktu 1 tahunnya karena terjerat UU ITE tentang ujaran kebencian.

Ini yang harus menjadi perubahan dalam menjaga negara Demokrasi saat ini. Kelompok Oposisi harus berbenah dalam segi mengkritik pemerintah. Tidak pantas jika kelompok oposisi ini malah menjadi penyebar keresahan di masyrakat bukan menjadi penyampai suara masyarakat.

Jokowi Harus di kritik!

Jokowi saat ini sudah sah menjadi Presiden periode 2019-2024 berpasangan dengan wakil presiden yaitu Ma’ruf Amin. Beban yang diemban Presiden Jokowi saat ini bisa dikatakan berkurang karena, sejatinya Presiden Jokowi sudah memasuki periode kepemimpinan presiden 2 kali, yang secara Konstitusi sudah tidak bisa lagi mengajukan menjadi presiden untuk ke 3 kalinya. Meskpun begitu bukan berarti Presiden Jokowi bisa leluasa dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyat.

Kita mengingat kebijakan Jokowi terbaru kali ini adalah menyetujui terhadap Revisi Undang-undang KPK (RUU KPK) yang saat ini sudah sah menjadi UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Meskipun beberapa bulan lalu, ada hembusan angin Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perpu) tapi hingga saat ini Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perpu tersebut karena menggap tidak ada kegentingan dalam mengeluarkan perpu tersebut.

Ini yang harus menjadi bekal dalam kelompok oposisi dalam mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang terkadang melukai hati dan kepercayaan masyarakat. Menjadi kelompok oposisi yang bertangan kanan atas nama masyrakat dalam menyampaikan aspirasi di gedung Senayan. Menyampaikan kritik dimuka umum maupun di media media elektronik.

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini