Nama Saya Hak Asasi Manusia, Yang Terlupakan Di Negara Sendiri.

Kami sudah lelah dengan kekerasan –Munir Said Thalib

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan, mencangkup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri.

Ada 3 hak asasi manusia yang paling fundamental (pokok), yaitu : Hak Hidup (life), Hak Kebebasan (liberty), Hak Memiliki (property). Dalam perjalanan kehidupan manusia, hak asasi manusia digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu: hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya.

Hampir semua negara-negara di dunia ini mengakui hak-hak asasi manusia sebagai bagian hakiki dari konstitusi mereka. Terlebih semenjak adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 yang turut juga diratifikasi tiap negara isi deklarasi tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.

Indonesia sendiri, terlebih dahulu mencantumkan keperdulian terhadap HAM, dalam pembukaan UUD 1945, dan secara tegas tercantum pada pasal 28 tersebut. Ini membuktikan bahwa pendiri bangsa ini selangkah lebih maju dalam menetapkan HAM dalam terhadap identitas negara.

Wajah HAM Indonesia saat ini.

Keinginan pemerintah untuk menegakkan HAM di Indonesia yaitu untuk menjaga dan melindungi hak yang terdapat pada orang lain yang tertanam sejak lahir yang diberikan oleh YME. Menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang menjunjung tinggi HAM dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tetapi realitas saat ini berbalik menjadi tragis, faktanya aksi kamisan hingga saat ini memasuki aksi 590, karena pemerintah saat ini selayaknya menutup mata sambil menutup telinga dengan kedua tanganya. Karena tak mau mendengar apapun tentang tragedi pelanggaran HAM di Indonesia.

Beberapa kejadian pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa Trisakti, Kasus pembunuhan Munir, Tragedi Semanggi, Tragedi Bom Bali, Konflik Sampit, dan masih banyak lagi.

Kado untuk pimpinan Negara

Komnas HAM mencatat ada tiga jenis pelanggaran HAM yang belum tergarap pada hampir 5 tahun masa kepempinan Jokowi. Yang pertama yaitu penuntasan HAM berat masa lalu , yang dijanjikan Jokowi pada saat awal ia menjabat. Kedua, konflik SDA dan Agraria, yang mencuat terus bersamaan dengan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan bandara internasional di Kulon Progo, Jogjakarta dimana banyak masyarakat yang masih menolak dan banyak yang masih belum mendapat kompensasi, parahnya lagi ada keluarga yang tidak ingin meninggalkan rumahnya dan membangun tenda disekitar lahan pembangunan, padahal masih ada anggota keluarganya yang berusia dibawah 10 tahun. Ketiga adalah kasus intoleransi dan kebebasan berekspresi, yaitu penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur yang sampai sekarang belum menemukan titik terang.

Dari kasus-kasus yang sudah terjadi maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada 2 faktor yang mendukung terjadinya pelanggaran HAM yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu adanya dorongan seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri pelaku pelanggaran HAM. Seperti ego yang tinggi dan selalu mementingkan diri sendiri, Kesadaran akan HAM yang rendah, dan kurangnya sikap toleransi. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Faktor- faktornya yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, teknologi yang disalahgunakan, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini