Mengkritik Transparasi Kampus, Berujung Surat Pengunduran Diri. Alerta!

Togi, mahasiswa Universitas Bunda Mulia (UBM) merupakan korban dari kesewenang-wenangan pihak kampus dalam menanggapi kritik dari mahasiswanya. Diawali bulan April lalu beberapa mahasiswa menyampaikan keresahanya, terkait persoalan perkuliahan di masa pandemi Covid-19 di media sosial mereka masing-masing. Setelah itu, Senat Mahasiswa (SEMA) UBM memfasilitasi untuk mengumpulkan aspirasi dari beberapa mahasiswa yang terdampak, tak lama kemudian postingan tersebut di takedown tanpa adanya keterangan. Tak sampai dengan situ saja, kritik mahasiswa UBM berupa vidio yang berisi tentang mempertanyakan transparasi uang kuliah juga harus kandas, dikarenakan kepala prodi menegur dan meminta mahasiswa yang terlibat dalam vidio tersebut untuk menghapus vidio tersebut serta membuat klarifikasi.

4 Mei 2020, Togi Cristo Daniel yang merupakan mahasiswa proaktif menyuarakan aspirasnya untuk mengkritik, tidak trasnparasinya pihak kampus selama pandemi Covid-19 ini. Togi meminta bantuan untuk memposting ulang tentang tuntutan keringanan biaya kuliah di akun instagram BangsaMahasiswa. Selang 4 (empat) hari kemudian, Togi dipanggil pihak dekan untuk meminta menjelaskan tuntutanya tersebut dan menilai langkahnya merupakan sebagai provokasi semata. Setelah dituduh melakukan provokasi, Togi yang meminta transparasi keungan kampus, alih-alih berharap mendapatkan tanggapan dan keterbukaan, malah mendapatkan statement dari pihak Dekan “ga perlu mengetahui (mahasiswa)” setelah mendengarkan statement tersebut, Dekan langsung memberi analogi “ketika membeli kopi, kita gabisa tahu karena merupakan rahasia dapur”.

Setelah pemanggilan oleh Dekan tersebut, Togi meminta audiensi dengan SEMA tetapi tidak mendapatkan respon. Akhirnya Togi, juga mengkritik akan fungsi dan tugas SEMA dan postingan tersebut mendapat simpati dari beberapa mahasiswa lintas kampus. Tidak sampai disitu saja kesewenang-wenangan UBM pada tanggal 15 Mei 2020, orang tua Togi dihubungi pihak kampus untuk datang ke kampus tanpa adanya kejelasan agenda dari pertemuan tersebut. Anehnya undangan yang diterima oleh Togi dan orang tuanya, hanya sekedar pemanggilan melalui surat elektronik atau e-mail tanpa adanya nomor surat, lampiran keperluan, maupun tanpa pembubuhan tanda tangan dari pihak kampus UBM.

Didalam pertemuan orang tua Togi berserta Dekan BKM dan Direktur UBM, Togi dinyatakan telah melakukan 4 (empat) pelanggaran, ibu dari Togi langsung menjelaskan bahwa “Anak saya tidak sepenuhnya salah!” namun bantahan dari ibu Togi dibantah pihak kampus dan diminta menulis pengakuan pelanggaran oleh pihak kampus. Togi beserta orang tuanya tidak diberikan opsi, pihak kampus meminta untuk mengisi surat pengunduran diri dan tidak boleh membawa surat tersebut. Setelah itu, Togi berserta orang tuanya meninggalkan ruangan pertemuan tersebut, seketika salah satu pihak kampus berbicara kembali meminta untuk Togi menghapus semua postinganya terkait tuntutanya kepada pihak kampus.

Rahasia Dapur UBM

Ditengah pandemi Covid-19, banyak mahasiswa yang menanyakan terkait keterbukaan transparasi keungan kampus, karena banyak mahasiswa yang tidak bisa memanfaatkan secara langsung fasilitas kampus maupun pengajaran tatap muka yang baik melalui kebijakan kuliah daring. Apalagi dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini bukan hanya dari aspek pendidikan universitas semata, tetapi aspek ekonomi dan pendapatan orang tua mahasiswa juga merasakannya, banyak orang tua mahasiswa yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan oleh perusahan tempat mereka bekerja. Maka dari itu, realokasi anggaran kampus sebijaknya disa dilakukan untuk mengurangi bebaban mahasiswa, karena apa yang diberikan oleh mahasiswa, tidak sesuai dengan apa yang diterima mahasiswa.

Di universitas UBM sendiri memiliki rahasia dapur yang tidak bisa diketahui khalayak mahasiswa seperti Statuta Universitas, Peraturan Rektor, Peraturan Senat, Kebijakan tidak menggunakan SE Rektor, Jalur penyampain hanya melalui layanan mahasiswa. Padahal, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, transparasi dan akuntabilitas adalah semangat yang diterapkan di UU tersebut. Salah satu bentuk transparasi tersebut adalah Perguruan Tinggi harus terbuka perihal keuangan yang diterima dari berbagai sumber keuangan maupun penggunaan anggran kepada mahasiswa. Tapi, hingga saat ini masih banyak Universitas yang tidak transparan dan bersikap acuh perihal transparasi keuangan.

Laporan Indoneisa Corruption Watch (ICW)

Pada tahun 2016, Indoneisa Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian keuangan negara yang terkait praktik dugaan kasus korupsi dalam lingkup perguruan tinggi selama satu dekade mencapai Rp.218,804 miliar. Berdasarkan pemantaun ICW sejak 2006 hingga agustus 2016, sedikitnya ada 37 kasus dugaan korupsi di lingkup perguruan tinggi yang telah dan sedang diproses oleh institusi penegak hukum maupun pengawas internal. Dari 37 kasus dugaan korupsi tersebut, diketahui bahwa pelanggaran hukum itu melibatkan sedikitnya 65 pelaku yang merupakan civitas akademik, kasus tersebut didominasi oleh pegawai dan pejabat struktural di fakultas maupun universitas.

Lebih jauh, ICW pun melakukan pemetaan dan diketahui sedikitnya ada 12 pola korupsi yang terjadi di dunia kampus, seperti pengadaan barang dan jasa, dana hibah pendidikan dan CSR, anggaran internal, dana penelitian, dana beasiswa mahasiswa, penjualan asset milik kampus, suap dalam penerimaan mahasiswa baru, suap pemilihan pejabat internal, suap jual beli nilai akademis, suap akreditasi atau program studi, korupsi dana sumbangan pembinaan dan pengembangan mahasiswa, serta gratifikasi mahasiswa kepada dosen. Dengan begini, tidak menutup kemungkinan bahwa praktek-praktek dugaan korupsi yang terjadi masih membudidaya hingga sekarang, pihak yang terlibat pun bukan hanya segelintir orang tetapi sudah melibatkan struktural orang dan turun temurun.

Kesadaran akan pentingnya pengawasan dari pihak terkait seperti kementrian pendidikan dan kebudayan, ICW, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi pengawasan ekstra kepada setiap lembaga pendidikan yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Bukan hanya sekedar pengawasan saja yang dilakukan oleh lembaga negara, tapi perlunya agent of change mahasiswa dalam melakukan setiap pergerakan untuk menghilangkan tikus-tikus berdasi di lingkungan kampus, serta perlindungan bantuan hukum seperti, lembaga bantuan hukum (LBH) untuk melindungi hak-hak kebebasan berpendapat setiap mahasiswa, agar kisah dari Tigor tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini