Membungkam Rasisme Demi Kesatuan

Beberapa bulan ini kita telah dilalui oleh fenomena yang menggemparkan khalayak umum terutamanya pada masyarakat papua. Dalam hal ini, mereka mendapatkan tindakan yang kurang manusiawi oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan menggunakan kata-kata yang tak pantas tuk diucapkan jika menyadari akan nilai kemanusiaan pada hakikatnya.

Awal perkara ini diisukan adanya penyerangan ke asrama mahasiswa di Surabaya dan Malang. Namun yang lebih mendapat sorotan di Surabaya, pemicu nya adalah bendera merah putih yang dipasang dengan kondisi tiang bengkok dan letak sang saka merah putih pun lebih dekat dengan saluran air. Hal tersebut memicu respon yang agresif terutama dari pihak aparat dan ormas sekitar.

Setelah viralnya berita tersebut ke berbagai sumber media termasuk yang paling cepat penyebarannya adalah melalui media sosial, menimbulkan pro kontra dimata netizen (sebutan pengguna media sosial). Dan setelah berita tersebut telah tersebar dengan begitu dinamis nya, pihak-pihak terkait segera mengintrogasi oknum-oknum yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selang beberapa waktu pun, timbul konflik di daerah Manokwari dan sekitarnya. Hal tersebut merupakan buah apa yang telah terjadi di Surabaya dan Malang.

Lantas yang menjadi pertanyaan atas tragedi ini adalah mengapa harus ada diskriminasi dan rasisme kepada masyarakat papua (lebih tepatnya adalah mahasiswa/i papua) ? Apakah kita tidak terbayang bahwa kehidupan mereka di daerah asalnya pun juga masih jauh dari konotasi makna Kemerdekaan ?

Justru kalau kita telah mampu menyadari sebagai bangsa yang telah merdeka dari penjajahan, hal-hal tersebut wajib untuk dihapuskan. Di samping itu juga, sumber daya alam yang ada di papua juga telah dihabisi karena kontroversi kebijakan pemerintah sejak zaman orba.

Maka dari ini, perlu adanya solusi alternatif sebagai titik balik perubahan terhadap masyarakat papua yakni, segera buatkan otonomi khusus untuk masyarakat papua dalam segala aspek nya, lebih perketat dalam pengawasan kinerja pejabat pemerintahan setempat agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaannya. Hal-hal tersebut masih sebagian kecil dari solusi alternatif yang dapat ditawarkan kepada pemerintah pusat agar dapat lebih komprehensif untuk menentukan kebijakan atas tragedi atas nama yang telah terjadi berulang kali nya pada masyarakat papua. Dan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar tersebut untuk segera mencabut tuntutan referendum nya pula.

Sembari itu pula, perlunya gerakan sosial yang harus diwujudkan kepada masyarakat non-papua untuk lebih merangkul dan menghargai hak asasi manusia para masyarakat papua. Karena ini juga merupakan wujud nasionalisme yang mestinya dilestarikan agar tercipta masyarakat yang unggul dan beradab.

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini