Kampanye Anies, Hanya Untuk Kemenangan Politik Sesaat

“Pada 9 Februari 2017, Anies sempat berjanji di depan para nelayan yang menolak reklamasi untuk menggunakan seluruh fasilitas di proyek reklamasi untuk kepentingan publik. Dia menolak pemanfaatan proyek reklamasi untuk tujuan komersial”

“Jangan ragukan komitmen saya (menolak reklamasi),” ujarnya saat kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Saat ini peryataan tersebut luntur setelah Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa pulau hasil Reklamasi Teluk Jakarta. Bekas Mendikbud itu berdalih penerbitan IMB mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pergub Nomor 206 Tahun 2006 diundangkan pada masa kepemimpinan Gubenur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan menjadi suatu alasan mendasar Anies dalam mengeluarkan IMB tersebut. Di dalam UU Panduan Rancangan Kota mengharuskan adanya penerbitan IMB, Anies juga menyayangkan pemerintahan sebelumnya yang menerbitkan UU ini.

Permasalahan, yang berawal dari menerbitkan setidaknya 932 IMB untuk bangunan di Pulau Reklamasi, yang mengacu pada Pergub nomo 206 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintahan no 20 Tahun 2005 pasal 18 ayat 3. Didalam pergub itu menyatakan, pemerintah daerah mengatur zonasi sementara selama DKI belum memiliki Raperda rencana zonasi wilayah pesisir pulai-pulai kecil (RZWP3K).

Anies Takluk Pada Para Pengembang

Anies menuai kritik tajam dari aktifis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Anies dianggap takut dalam menghentikan penuh program reklamasi, kebijakan yang dikeluarkan anies sepenuhnya kebijakan politik yang pro kepada pengembang bukan kepada masyrakat khusunya para nelayan di sekitaran proyek reklamasi.

Alasan ketelanjuran Anies dalam mengeluarkan kebijakan IMB sudah tidak relevan lagi karena banyak saat ini IMB yang sudah berdiri digusur, tetapi fakta IMB di keluarkan ini menunjukan adanya keberpihakan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.

Tahun lalu, Anies juga sempat mencabut atau menarik rancangan raperda zonasi pantai utara Jakarta, padahal perda tersebut berhubungan erat dengan Pergub Nomor 26 Tahun 2006.

Dampak yang terjadi dari IMB ini merupakan jangka panjang seperti Jakarta akan mengalami krisis ekologi atau bisa jadi lahan terbuka hijau akan terkikis karena IMB ini.

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini