JOKOWI VS FPI

Polemik perpanjangan izin ormas FPI kembali bergulir. Presiden Joko Widodo berpeluang tidak memperpanjang izin FPI jika tak sesuai ideologi Pancasila. Menurut FPI Kebijakan presiden ini dinilai sarat politis.

Dalam wawancaranya dengan The Associated Press, Jumat, 26 Juli 2019, Presiden terpilih Joko Widodo menyinggung perihal organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) yang sangat mungkin dilarang selama lima tahun masa kepemimpinannya.

Jokowi menekankan hal ini bisa saja terjadi apabila ormas yang sangat lekat dengan sosok Rizieq Shihab ini terbukti tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam kemananan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Larangan itu mungkin jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa,” kata Jokowi seperti dilansir AP. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini merasa tidak memiliki hambatan politik dalam masa jabatan terakhirnya dan menjanjikan akan mendorong reformasi ekonomi di Indonesia.

Seperti diketahui, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sempat bertindak tegas membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI mendorong berdirinya kekhilafahan global.

Jokowi menjelaskan tidak memiliki beban politik sehingga bisa membuat kebijakan penting untuk NKRI.

Meski begitu, ia tetap akan bekerja sama dengan kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar prinsip NKRI. Mereka harus toleran terhadap beberapa agama yang diakui secara resmi oleh negara.

Seperti diketahui, izin ormas FPI sudah kedaluwarsa sejak 20 Juni 2019. Dalam memutuskan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Isalam (FPI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) dan kepolisian serta masyarakat.

“Izin kewenangan Kemendagri tentunya ya kami lihat persyaratan melihat gerakan perkembangan, dinamika FPI itu selama ini bagaimana. Apa kontribusi positif terhadap bangsa dan negara. Bagaimana pendapat masyarakat, bagaimana masukan kementerian lembaga yang lain, tentunya yang menjadi persyaratan,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo menyampaikan FPI harus memenuhi 20 syarat administrasi yang telah ditetapkan. Selain itu akan dikaji pula respons dari masyarakat.

Sejauh ini ormas yang dipimpin oleh Rizieq Shihab itu baru memenuhi sepuluh dari 20 persyaratan administrasi soal perpanjangan SKT.

FPI DI PILRES 2019

pada Pilpres 2019 mereka telah menunggangi Paslon 02 agar tujuan tegaknya negeri yang berlandaskan hukum islam di Indonesia dapat berjalan lebih mulus.

Bahkan pasca kekalahan Prabowo di Pilpres pun mereka masih berusaha agar tetap bisa bercokol di negeri ini dengan mengajukan syarat bagi rekonsiliasi Jokowi-Prabowo. Syaratnya adalah agar pemerintah memulangkan pemimpin FPI Rizieq Shihab dari Mekkah. Untungnya pertemuan Prabowo-Jokowi tetap terwujud di Stasiun MRT Lebak Bulus pada Sabtu tanggal 13 Juli yang lalu.

Muncullah pertanyaan di benak kita semua. Apakah yang terjadi dengan syarat rekonsiliasi dari Prabowo yakni memulangkan Rizieq Shihab? Mengapa Presiden Jokowi menyatakan akan melarang FPI? Bukankah salah satu syarat rekonsiliasi adalah demi kepentingan Rizieq dan FPI?
Ada dua kemungkinan yang bisa kita simpulkan di sini. Pertama, apakah ini cara dari Jokowi dan BG sebagai syarat mendekatnya Prabowo dan Gerindra ke pemerintahan?

Apabila Prabowo ingin membangun bangsa bersama-sama dengan Jokowi, maka ia harus menerima pembubaran dari FPI karena mereka sangat berbahaya demi persatuan merah-putih Indonesia.

Kemungkinan yang kedua, apakah pelarangan FPI oleh Jokowi merupakan manuver dari Prabowo untuk cerai dari Blok Islam kanan ? Prabowo yang didukung oleh massa Blok Islam Kanan di Pilpres 2019 tentu saja tidak bisa serta merta menyatakan bahwa ia tak suka kehadiran ormas yang membahayakan bangsa tersebut. Oleh karena itu, bisa jadi ia sendiri yang meminta ke Jokowi agar ormas FPI dilarang.

Kita semua pun dibuat bertanya-tanya apakah jokowi berani membubarkan organisasi Islam Kanan FPI? Mari kita tunggu saja kelanjutan dari kisah Ormas ini.

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini