Duka Peristiwa Semanggi


“Peristiwa Semanggi I, Semanggi II, telah ada hasil Rapat Paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat,” kata ST Burhanuddin, Jaksa Agung.

Mengingat kembali Tragedi Semanggi I yang terjadi pada November 1998 dan Tragedi Semanggi II pada September 1999, memberikan luka dan ingatan pahit untuk negara ini. Negara Indonesia yang secara tegas dalam Konstitusi yang telah dirancang oleh sidang kedua BPUPKI dan disahkan sehari setelah kemerdekaan tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, bahwa Indonesia saat itu sudah mengakui Hak Asasi Manusia (HAM).

Seperti halnya peryataan, ”bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” dan tujuan pembangunan nasional Indonesia, “mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” yang memiliki arti persamaan hak setiap individu Bangsa Indonesia. Terakhir, pernyataan HAM juga tersirat dan tersurat dalam bunyi kelima sila nilai-nilai dasar Pancasila yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Sementara, pasal-pasal dalam UUD 1945 membahsa secara terperinci satu persatu ahk asasi manusia dan aturannya. Hak asasi manusia tersebut diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945.

Jika melihat HAM secara Internasional juga memberi ruang secara luas dan spesifik terkait tuntutan akan HAM yang semakin besar, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1946 membentuk Komisi Hak Asasi Manusia (Commission of Human Right). Komisi tersebut berhasil membuat pernyataan HAM, yang dikenal dengan sebutan Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948, yang ditandatangani oleh 48 negara.

Dalam pernyataan tersebut, antara lain mengemukakan bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi seperti, Hak untuk hidup. Hak untuk kemerdekaan dan keamanan secara fisik. Hak diakui kepribadiannya. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, dan lain sebagainya.

Mengingat Kembali Tragedi Semanggi I dan II

Pada bulan November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk menentukan Pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR/MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Masyarakat dan mahasiswa menolak Sidang Istimewa MPR 1998 dan juga menentang dwifungsi ABRI/TNI.

Sepanjang diadakannya Sidang Istimewa itu masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta, tempat diadakannya Sidang Istimewa tersebut, diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Ekstra ketat dari pimpinan universitas masing-masing karena mereka di bawah tekanan aparat yang tidak menghendaki aksi mahasiswa.

Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orang dan sekitar jam 15:00, kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massa membuat masyarakat melarikan diri, sementara mahasiswa mencoba bertahan namun saat itu juga terjadilah penembakan membabibuta oleh aparat ketika ribuan mahasiswa sedang duduk di jalan. Saat itu juga beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal seketika di jalan.

Jumlah korban yang didata oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan berjumlah 17 orang korban, yang terdiri dari 6 orang mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta, 2 orang pelajar SMA, 2 orang anggota aparat keamanan dari POLRI, seorang anggota Satpam Hero Swalayan, 4 orang anggota Pam Swakarsa dan 3 orang warga masyarakat. Sementara 456 korban mengalami luka-luka, sebagian besar akibat tembakan senjata api dan pukulan benda keras, tajam/tumpul. Mereka ini terdiri dari mahasiswa, pelajar, wartawan, aparat keamanan dan anggota masyarakat lainnya dari berbagai latar belakang dan usia, termasuk Ayu Ratna Sari, seorang anak kecil berusia 6 tahun, terkena peluru nyasar di kepala.

Sedangkan, Pada tanggal 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa. Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB. Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yun Hap meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atma Jaya.

Jaksa Agung, Terimakasih

Statment yang di keluarkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, dikutip beberapa media berita Onlein bahwa tragedi Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM berat yang disampaikan di rapat bersama DPR RI. Sangat jelas apa yang di lontarkan tersebut membuat luka atas tragedi semanggi I dan II semakin mendalam karena berharap kasus yang sudah lebih dari dua dekade ini dapat diselesaikan dan ditutup dengan tanggung jawab kepada keluarga korban tragedi.

Dikutip dari kompas.com Sumarsih, yang merupakan ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat Tragedi Semanggi I, mempertanyakan apa yang sudah dikerjakan jaksa agung hingga mengeluarkan statment tersebut. “Harapan saya kalo memang Presiden Jokowi mempunyai hati yang tulus untuk menyelesaikan kasus pelanggaran ham berat, mestinya ya menugasi Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas-berkas penyelidikan Komnas HAM,” ujar Sumarsih.

Jika saat ini, negara sebagai pelindung HAM masyrakatnya tidak bisa menyelesaikan kasus semanggi I dan II atau pelanggran HAM yang lainya, maka masyarakat berserta elemen lembaga lembaga yang berlandaskan perjuangan HAM untuk terus menyuarakan aksi dan tetap mengawal setiap tahapan tahapan dalam penyelesain kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini