Di Bawah Payung Demokrasi, Terjadi Pemberangusan Kebebasan Akademik


“Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan” ― Soe Hok Gie

Diskusi mengenai pembangunan demokrasi bukan hal baru bagi Indonesia. Apa yang sekarang disaksikan oleh negeri ini adalah kelanjutan dari sebuah dialog yang terhenti hampir empat dasarwasa oleh kekuasaan otoriter.

Indonesia harus bangkit dan meninggalkan jejak bayang-bayang Orde Baru, rezim otoriter yang dibangun oleh presiden Soeharto pada pertengahan 1960-an. Soeharto membangun rezim ini di atas fondasi demokrasi terpimpin yang ditinggalkan pendahulunya, Soekarno. Pemberlakuan demokrasi terpimpin pada 1959 menyebabkan runtuhnya demokrasi parlementer dan menggantikannya dengan sebuah sistem yang tak sedikit pun membatasi lembaga kepresidenan.

Demokrasi sendiri bertujuan untuk, memenuhi aspirasi rakyat yang digemakan oleh gerakan reformasi, perubahan-perubahan mendasar harus ditegakkan, termasuk perubahan menyeluruh pada semua pranata politik, sosial, dan ekonomi, dan perubahan pada basis hubungan antara rakyat dan negara. Perubahan-perubahan semacam itu hanya dapat diwujudkan melalui penyusunan satu agenda reformasi yang menyeluruh, sebagai hasil dari proses dialog yang terbuka, inklusif, dan partisipatif.

Lemahnya Demokrasi

Dua puluh satu tahun setelah reformasi, peneliti politik Edward Aspinall dan Marcus Mietzner dari Australian National University di Canberra, Australia, mengatakan demokrasi Indonesia berada pada titik terendahnya.

Salah satu penyebab kemunduran terbesar demokrasi Indonesia adalah kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebelum menjadi presiden, jokowi menyuarakan komitmennya dalam menjaga demokrasi. Tapi pada kenyataannya, banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan anti-demokrasi dihasilkan di bawah kepemimpinannya.

Diantaranya adalah keputusan Jokowi untuk mendukung pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) walau ditentang banyak pihak. Sikap aparat keamanan dalam mengamankan aksi demonstrasi di berbagai kota yang menolak revisi UU KPK dan RKUHP juga diwarnai tindakan represif anti-demokrasi. Dua mahasiswa tewas setelah bentrok dengan polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara; puluhan mahasiswa ditangkapi; aktivis ditahan; dan bahkan pemerintah akan memberi sanksi universitas yang mahasiswanya terlibat unjuk rasa.

Ini adalah rentetan dari beberapa kebijakan yang muncul pada era kepemimpinan Jokowi, yang telah mengikis demokrasi di Indonesia. Sinyal-sinyal anti-demokrasi dari Jokowi sebenarnya sudah muncul jauh sebelum peristiwa di atas. Tanda-tanda ini seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak, terlebih masyarakat sipil untuk mawas diri terus menjaga demokrasi.

Status Demokrasi Indonesia

Demokrasi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,58 poin dari tahun 2016 menjadi 6,39 pada tahun 2017 dan 2018 dalam Indeks demokrasi yang dikeluarkan The Economist Intellegence Unit. Dalam indeks tersebut Indonesia termasuk dalam kategori sebagai demokrasi tidak sempurna (flawed democracy). Status ini artinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang relatif bebas dan adil dan menghormati kebebasan sipil dasar, namun memiliki beberapa persoalan seperti pelanggaran kebebasan media serta persoalan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan data Badan Pusat Stastik tahun 2018, Indonesia juga mengalami penurunan pada indeks aspek kebebasan sipil sebesar 0,29 poin, dan pada aspek hak-hak politik turun sebesar 0,84 poin dibandingkan tahun 2017.

Pengkerdilan Ruang Kebebasan Sipil

Shrinking Civic Space (SCS) atau pengkerdilan ruang kebebasan sipil sesungguhnya bukan fenomena baru, terutama dalam isu demokrasi dan hak asasi manusia. Di era Orde Baru, ancaman terhadap demokrasi, begitu pun pelanggaran hak asasi manusia terjadi dimana-mana. Meski demikian, di era reformasi ini bukan berarti fenomena SCS sudah lenyap dari Indonesia. Menurut Freedom House, meski sempat mencapai status kebebasan publik penuh pada 2005-2012, tren kebebasan di Indonesia justru mengalami kemunduran sejak 2013 dan belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Salah satu faktor kunci yang membuat kinerja demokrasi Indonesia melemah adalah mundurnya kebebasan sipil.

Ukuran kebebasan sipil ada tiga: kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berorganisasi. Kebebasan akademik kerap dimasukkan dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi. Ia sangat erat berkaitan dengan kebebasan mencari informasi, menyimpan, mengolah, sekaligus mengabarkan informasi dan hasil olahan (analisis) sebagai kontribusi bagi perkembangan peradaban. Pengertian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, maupun otonomi keilmuan, diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mencakup kebebasan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab. Sebab itu, kebebasan akademik ini tak hanya dimiliki oleh dosen atau staf pengajar di Universitas, ia juga dimiliki oleh mahasiswa

Mengapa kebebasan akademik? Di saat kita bicara mengenai pengkerdilan ruang kebebasan sipil, asumsi kita seringkali masih menganggap ruang kampus sebagai ‘safe space’ terakhir bagi kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat. Asumsi ini menyimpan bahayanya sendiri, seolah kebebasan dalam kampus menjadi ‘taken for granted’ dan seolah sudah dari sananya akan aman dari serangan dan pengkerdilan. Padahal kebebasan akademik kampus senantiasa dinamis dan fluktuatif. Seperti halnya kondisi di luar kampus, ia acap diserang, dianiaya, dan dikerdilkan.

Temuan Riset Kebebasan Akademik Kampus (Lokataru)

Riset ini dilakukan oleh tim Lokataru di sejumlah kota di pulau Jawa, antara lain Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, dan Surabaya untuk mendata kasus pemberangusan kebebasan akademis selama lima tahun terakhir. Persentase kasus di wilayah tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber, yakni sebagai berikut:

Dari 57 kasus yang terdokumentasi, 29 kasus diantaranya berupa pelarangan dan pembubaran diskusi maupun kelembagaan, 24 kasus intimidasi dan ancaman terhadap dosen, mahasiswa, maupun lembaga, serta 4 kasus lain-lain.

Tindakan pelemahan kebebasan akademik dilakukan oleh berbagai pihak. Dari 57 kasus, mayoritas pelakunya adalah pihak kampus (rektorat) sebanyak 22 kasus serta dosen/lembaga mahasiswa 2 kasus. Selain pihak kampus, pelaku terbanyak kedua dilakukan oleh ormas (17 kasus), diikuti polisi/TNI (9 kasus), RT/RW dan warga setempat (4 kasus), serta kementerian (3 kasus).

Berdasarkan hasil wawancara, kami mengelompokkan bentuk represi terhadap kebebasan akademik ke dalam empat bagian: (1) represi terhadap institusi Perguruan Tinggi yang terjadi dalam bentuk penerbitan peraturan maupun kebijakan direktorat jenderal pendidikan tinggi; (2) represi terhadap pelaksanaan kegiatan akademik dan kebebasan berekspresi, mulai dari terhadap metode belajar, kegiatan riset atau penelitian, hingga kebijakan-kebijakan internal kampus yang membatasi kebebasan berekspresi para dosennya; (3) represi terhadap mahasiswa, baik yang aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa maupun Lembaga Pers Mahasiswa; serta (4) represi lain yang mengurangi fungsi perguruan tinggi, yang terjadi terhadap mahasiswa Papua maupun mahasiswa lain yang mengangkat isu Papua, marxisme, maupun LGBT.

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini