Catatan Merah Demokrasi Indonesia

Karena memilih lewat pemilu, bukan seperti melempar dadu. Kita semua yang akan menentukan nasib indonesia di masa depan – Najwa Shihab

Pasca orde Baru, sistem pemilu Indonesia mengalami berbagai pergeseran. Sistem pemilu yang dianut di Indonesia saat ini adalah sistem pemilu yang dilakukan dalam tahapan pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres) serta pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota (pilkada). Pemisahan sistem pemilu tersebut, dinilai kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilu yang menganut pemerintahan sistem presidensial, karena menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik yang terus terjadi antara berbagai kepentingan kelompok maupun individu, pemborosan anggaran dalam penyelenggaraannya, maraknya politik uang, politisasi birokrasi, serta tingginya intensitas pemilu di Indonesia. Intensitas penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada yang terlampau sering tersebut berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi sebagai akibat kejenuhan publik.

Pemilu presiden 2019 kali ini menjadi istimewa selain karena diikuti oleh kandidat yang telah bertarung pada pemilu sebelumnya, juga dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Untuk kali pertamanya dalam sejarah pemilu di Indonesia, akan digelar pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak pada hari yang sama. Pemilu 2019 nanti dikenal juga dengan sebutan “Pemilu Lima Kotak” karena pada saat yang sama dilakukan pemilihan presiden, pemilihan DPR-RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota dan pemilihan DPD.

Tetapi, faktanya pemilu 2019 penuh dengan kecacatan. Mulai dari dugaan kecurangan pemilihan hingga adanya tidak netralitas dari pihak penyelenggran pemilu kali ini. Meskipun hanya sekedar dugaan semata, tetapi kejadian aksi 22 Mei kemarin menimbulkan duka dan bukti bahwa “Pemilu Indonesia Cacat”.

Catatan pemilu 2019

Pertama, proses pelaksanaan pemungutan suara membutuhkan durasi waktu terlalu panjang. Dengan lima kartu suara yang mesti dicoblos, sejak proses pendaftaran, pemungutan suara, penghitungan, hingga rekapitulasi membutuhkan waktu paling sedikit 24 jam, bahkan ada TPS yang baru selesai hingga 36 jam. Artinya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pengawas, dan aparat keamanan harus bekerja melebihi kemampuan tubuh manusia mengikuti proses pemungutan suara hingga usai.

Sehingga banyak korban jiwa yang meninggal dari KPPS karena didiga kelelahan dalam mengawal jalanya demokrasi ini. Sungguh memperhatinkan pemilu 2019 yang digadang gadang akan menajdi pemilu yang sangat demokrasi dan menghemat anggaran, malah menciptakan boros terhadap nyawa.

Kedua, pemilu serentak juga berdampak terhadap kesenjangan diskursus publik. Dikatakan demikian karena pemilihan presiden (pilpres) lebih menjadi sorotan dan dominan jadi diskursus publik. Akibatnya, diskursus publik mengenai pemilihan legislatif (pileg) seolah-olah hilang dan tenggelam oleh diskursus atau isu-isu pilpres. Padahal penting dalam memilih pileg dalam tingkatan masing masing, karena stabilitas pembangunan dan ekonomi juga tergantung dari siapa yang mewakilkan rakyat di gedung parlemen.

Ketiga, kurang profesionalnya secara teknis dalam pelaksanaan sehingga menimbulkan kesan semrawut. Persoalan teknis seperti pelaksanaan pemungutan suara ditunda karena kekurangan logistik akibat keterlambatan pengiriman, kartu suara sudah tercoblos seperti yang terjadi di Selangor, Malaysia, dan salah input data berdampak menurunnya kepercayaan publik dan para kontestan pemilu terhadap penyelenggara pemilu.

Evaluasi Pemilu 2019

Bisa dikatakan, Indonesia masih meraba raba dalam menciptakan pesta demokrasi yang sesungguhnya. Bisa dikatakan bahwa pemilu 2014 lebih baik dari pada pemilu 2019. Meskipun dari sudut anggran biaya yang lebih banyak 2014 dari pada 2019 tetapi dari segi kemanusian lebih terlindungi. Karena tercatat korban meninggal dari KPPS di pemilu 2014 sekitar 144 jiwa meningkat berkali kali lipat di pemilu 2019 kali ini.

Di pemilu 2014, pemilihan terpisah yang didahului oleh pemilihan legislatif di bulan April dan selanjutnya pemilihan presiden di bulan Juli. Tetapi pada tahun ini Pemilihan legislatif dan pilpres dijadikan menjadi satu waktu, dengan beralasan untuk menghemat biaya demokrasi kita. Tetapi hal yang harus dibayar adalah faktanya masyrakat kali ini lebih terfokus kepada isu-isu pemilihan presiden, hampir semua media televisi, media cetak atau online lebih menayangkan isu presiden dari pada isu legislatif. Hal ini merupakan suatu cacatan merah bagi demokrasi kita bahwasanya, wakil masyarakat di parlemen tidak bisa kita raba kualitasnya, karena tidak ada pembahasan publik yang menciptakan narasi bahwa caleg yang akan duduk mewakili diparlemen adalah layak untuk dipilih. Akibatnya masyrakat akan acuh dalam pemilihan anggota legislatif, atau hal yang terburuk dari masyrakat, bisa saja menciptakan pemilih yang pasrah atau asal milih yang tak memiliki arah dalam menentukan pilihanya. Sangat berbahaya jika yang duduk di parlemen mewakili masyrakat adalah orang yang salah.

2019, menerapkan pemilu serentak legislatif dan pilpres menimbulkan semrawutnya sistem pencoblosan. Banyak sekali media – media yang memberitakan kecurangan, seperti salah input data berdampak menurunnya kepercayaan publik dan para kontestan pemilu terhadap penyelenggara pemilu. Maka untuk penyelenggara pemilu seharusnya sudut pandangnya bukan dari berapa besar anggaran yang harus dihemat melainkan betapa kondusif dan sukses pemilihan langsung di Indonesia bisa diterima masyarakat. Karena penyelenggra pemilu akan dinilai integritasnya jika suatu pemilihan umum gagal dan akan berdampak pada pemilu selanjutnya.

Editor : Aditya Panca

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini