Buruh Bukan Budak

Persoalan buruh di Indonesia tidak pernah sepi dari pemberitaan media masa dan hal yang sering diangkat ialah persoalan dari mulai sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya SDM, upah murah dan jaminan sosial yang seadanya, dan juga perlakuan yang merugikan bagi para pekerja seperti penganiayaan, tindak asusila, penghinaan, intimidasi sampai pelecehan seksual. Akhirnya banyak warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di luar negeri dan ini pun menyisakan masalah dengan kurangnya perlindungan dan pengawasan dari negara terhadap para tenaga kerja Indonesia tersebut.

Baru-baru ini terjadi perkara penunggakan gaji oleh PT Sentosa Utama Garmindo di Kampung Caringin Karet, Desa Nyangkowek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi yang mengakibatkan ribuan buruh turun ke jalan untuk melakukan aksi tuntutan pembayaran gaji. Aksi yang diikuti ribuan buruh ini dipicu oleh konflik internal manajemen perusahaan atas status kepemilikan asset. Pihak perusahaan berencana menjual asset perusahaan. Hal ini berpengaruh pada ketidakjelasan akan hak-hak buruh yang menjadi tanggung jawab perusahaan: Upah buruh tak kunjung dibayar, sampai pada ketidakjelasan jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Selain persoalan tersebut juga ada persoalan lain yang tak kalah ramainya yakni eksploitasi buruh oleh perusahaan outsorching dimana para buruh dipekerjakan atau disalurkan ke beberapa perusahaan akan tetapi upah dari pada para buruh tidak jarang mendapatkan potongan yang tidak sedikit oleh perusahaan penyalurnya dan mengakibatkan semakin sulitnya kehidupan buruh.

Tidak jarang pula perusahaan sengaja membuat anak perusahaannya sendiri dengan model perusahaan outshorching agar perputaran uangnya tetap bermuara ditempat yang sama.

ORGANISASI BURUH APAKAH SUDAH MEREPRESENTASIKAN BURUH ?

Isu adanya beberapa organisasi buruh yang ‘memeras’ anggotanya dengan dalih iuran wajib sebagai anggota organisasi tersebut sudah lama terdengar. Pungutan atau bahasa kerennya iuran wajib buruh kepada organisasinya memang diperbolehkan oleh undang-undang Pasal 30 huruf (a) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyebutkan keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bersumber dari iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.

Main Mata dengan Partai Politik

Sarinah dari Serikat Buruh Demokratik berpendapat bahwa keterlibatan para elite serikat buruh dengan partai politik membuat gerakan buruh makin mundur. Ditambah serikat buruh kini minim mengadvokasi permasalahan anggotanya di tingkat pabrik. 

“Gerakan buruh secara umum mengalami kemunduran, bukan semata-mata karena (Deklarasi) Harmoni (Bekasi), lebih jauh lagi, sebagai akibat dari dialektika faktor internal gerakan buruh dengan faktor eksternalnya. Terdapat kegagalan internal serikat buruh dalam mengatasi serangan balik yang dilancarkan oleh pengusaha,” kata Sarinah. 

Olle Tornquist, pakar ilmu politik dari Universitas Oslo, Norwegia, berpendapat hal sama. Ia melihat upaya membuat blok politik dengan mendukung partai politik justru membuat gerakan buruh di Indonesia terjebak dalam politik transaksional. Imbasnya, serikat pekerja menjauhi tujuan mereka, yakni menyejahterakan anggotanya. 

Mudahnya pembentukan dan terjebaknya para elite serikat pekerja dalam konflik kepentingan, memicu munculnya serikat-serikat buruh baru. Hal ini tentu akan mengubah pola perjuangan organisasi baru tersebut. Untuk itulah, campur tangan Pemerintah dalam memberikan ruang yang memungkinkan persatuan serikat-serikat pekerja, dibutuhkan. Penyederhanaan organisasi buruh secara alamiah, memerlukan kanal-kanal yang harus dibangun oleh Pemerintah, diantaranya adalah memfasilitasi terbentuknya forum-forum serikat pekerja.

Pada kebanyakan organisasi non profit seperti organisasi buruh, pengurus, terutama ketua atau presiden, paling banyak memanipulasi keuangan organisasi untuk kepentingan pribadi. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan semacam konsolidasi, kongres, kaderisasi dll, ditulis semaunya oleh pengurus bersangkutan. Semakin besar kas organisasi, semakin besar pula jumlah dana yang dibutuhkan untuk tugas suci para pengurus organisasi.  Potensi untuk me-mark up biaya kegiatan sangat terbuka karena uang itu ada dan pengurus memiliki kewenangan luar biasa untuk mengeluarkan dan memanipulasi pertanggung-jawabannya.

Kegiatan aksi. Pengeluaran untuk sekali melakukan aksi-seperti demo ke Istana Merdeka yang rutin dilakukan oleh sejumlah organisasi buruh sehingga mirip ritual bulanan, sangat besar. Membuat poster, spanduk, pamflet, sewa kendaraan, konsumsi adalah contoh pengeluaran yang bisa disulap. Siapa yang bisa memastikan jumlah pamflet yang dicetak sama seperti yang ada dalam laporan (jika memang ada laporannya)? Siapa yang bisa memastikan jumlah buruh yang ikut demo sebagai dasar penghitungan budget untuk konsumsi?

Terkait hal itu tentunya hal yang bisa kita lihat ialah implementasi yang buruk dari sebuah peraturan yang baik, merujuk pada UU diatas dimana pemerintah mempunyai regulasi yang mewadahi inspirasi para buruh dan hal itu membantu buruh dalam ber-acara pada sebuah persoalan hukum serta regulasi pengelolaan dana yang independen sehingga tidak berhubungan dengan para perusahaan dimana buruh bernaung akan tetapi semua diselewengkan agar kemudian para  pengurus mendapatkan provit lebih dari anggotanya.

Melihat persoalan diatas tentu hal itu diakibatkan oleh kurangnya pengawasan serta penetapan keputusan dari negara yang dimana mempunyai cita-cita untuk  men-sejahterakan rakyatnya seperti yang terkandung dan menjadi amanat dalam Pancasila dan UUD 1945.  Akar permasalahan yang terjadi pada pekerja/buruh masih terletak pada persoalan-persoalan hubungan dan kesepakatan antara pengusaha dan pemerintah yang akhirnya berimbas kepada pekerja/buruh dan masyarakat sebagai konsumen.  Kasus gratifikasi dan korupsi yang melibatkan pengusaha dan pemerintah akhirnya mengakibatkan kerugian kaum pekerja/buruh.

Sumber:

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini