Anarko Sindikalisme Ancaman Bagi Masa Aksi ?

Peringatan Hari Buruh beberapa waktu lalu diwarnai dengan aksi kelompok berbaju hitam yang mencuri perhatian. Aparat pun melakukan tindakan khusus dan memiliki label tersendiri kepada kelompok ini. Lalu siapakah mereka?

Polisi menyebut gerakan ini sebagai gerakan anarko sindikalisme. Untuk menindak kelompok ini, polisi menggunakan cara yang tidak lazim saat menghadapi massa, terutama di Bandung, Jawa Barat. Para peserta berbaju hitam itu ditangkap untuk kemudian dilucuti pakaiannya dan juga dicukur plontos kepalanya.

Tindakan polisi ini menuai kritik tajam dari sejumlah pegiat HAM. Kelompok-kelompok seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Kontras, dan ICJR mempertanyakan langkah kepolisian yang dianggap tak sesuai dengan prosedur.

Anarko Sindikalis awalnya merupakan paham yang menginginkan serikat buruh menjadi kekuatan yang potensial untuk menuju kepada revolusi sosial, menggantikan kapitalisme dan negara dengan tatanan masyarakat baru yang mandiri dan demokratis oleh kelas pekerja.

Anarko Sindikalisme sendiri lebih menekankan pada gerakan buruh (labour movement). Sindikalisme sendiri berakar dari bahasa Prancis yang berarti “trade unionism”.

Varian ini menganggap bahwa serikat-serikat buruh (labor unions) mempunyai kekuatan dalam dirinya untuk mewujudkan suatu perubahan sosial secara revolusioner, mengganti kapitalisme serta menghapuskan otoritas negara dan diganti dengan masyarakat demokratis yang dikendalikan oleh para pekerja.

Anarko sindikalisme juga menolak sistem gaji dan hak milik (kepemilikan) dalam pengertian produksi.

Prinsip-prinsip dasar yang membedakan anarko-sindikalisme dengan kelompok lainnya dalam anarkisme adalah: (1) Solidaritas pekerja (Workers Solidarity); (2) Aksi langsung (direct action); dan (3) Manajemen-mandiri buruh (Workers self-management).

Meski merupakan gerakan yang amat terkait dengan serikat buruh, dalam praktiknya di Indonesia, gerakan ini nyatanya tak selalu sejalan dengan serikat buruh yang ada  di negeri ini. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) misalnya justru meminta kelompok ini ditindak tegas, alih-alih satu suara dan bersimpati kepada mereka.

Secara spesifik, gerakan ini melakukan taktik tersendiri yang kerap disebut sebagai Black Bloc. Taktik ini kerap diidentikkan dengan tindak kekerasan atau vandalisme untuk menarik perhatian. Dalam banyak kasus, taktik ini memang kerap diidentikkan dengan kelompok-kelompok anarkis. Menurut Jeffrey S. Juris, tindakan ini disebut sebagai performative violence atau kekerasan performatif yang dilakukan untuk menarik perhatian media.

Dilansir dari laman Tirto.id Hal berbeda disampaikan Ketua Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah. Pria yang akrab disapa Boing itu bilang anarko-sindikalisme adalah gerakan yang memang sedang berkembang di dunia internasional.

Gerakan tersebut biasanya diinisiasi para muda-mudi yang menolak kapitalisme. Baginya, dengan karakter itu, keberadaan kelompok anarko-sindikalis tidak merugikan buruh. Apa yang mereka lakukan kemarin dengan mencorat-coret di mana-mana, kata Boing, juga dapat dimengerti. “Mereka dituduh anarkis, merusak tempat-tempat umum, fasilitas umum. Kapitalisme jauh lebih anarkis. Kapitalisme merusak hutan, merusak gunung, alam, tempat manusia hidup. Kapitalisme jauh lebih anarkis dibandingkan anak-anak muda itu,” kata Boing.

Meski tidak merugikan, Boing tetap tidak sepakat dengan taktik kelompok anarko-sindikalis. Menurutnya, aksi yang terorganisir, terdidik, dan terpimpin adalah cara yang tepat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. “Tidak cukup hanya menghancur-hancurkan apa yang ada, tapi bagaimana membangun kekuatan massa terorganisir. Melalui apa? Melalui organisasi. Kalau mereka tidak yakin dengan orgnaisasi,” sambung Boing.

KEMANA ASAS PRADUGA TAK BERSALAH?

Dilihat dari prosedur, banyak yang menganggap aparat bertindak terlalu jauh dengan menelanjangi dan menggunduli para peserta aksi tersebut. Idealnya, aparat keamanan menjalankan proses hukum yang berlaku sambil juga menjalankan asas praduga tak bersalah.

Selain itu, tampak pemerintah seperti tengah membuat kembali musuh ideologi mereka dalam bentuk kelompok anarko-sindikalis ini. Sebelumnya, pemerintah juga sudah memiliki musuh ideologi seperti kelompok agama radikal maupun komunisme.

Menurut Joan Barceló dalam Batons and ballots: The effectiveness of state violence in fighting against Catalan separatism, kekerasan yang dilakukan kepolisian kepada pelaku protes justru akan menimbulkan backfire atau efek yang berkebalikan yang memicu aksi yang lebih besar.

tindakan yang dianggap jauh dari  prosedural ini juga rawan dicap sebagai tindakan tak demokratis atau melanggar HAM, terutama di mata dunia internasional. Secara umum, tak banyak negara –terutama negara-negara Barat – yang bisa menerima tindakan semacam itu.

Tindakan kepada para anarko-sindikalis itu tidak hanya bisa mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional, tetapi juga dalam banyak kasus, negara-negara itu kerap campur tangan dalam proses perlawanan kepada pemerintahan tak demokratis dan tak menjaga HAM.

Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nelson Nikodemus Simamora menegaskan, bahwa pemukulan yang terjadi merupakan tindakan brutal. Bagi Nelson, pemukulan yang dilakukan aparat tersebut jelas melawan hukum dan dinilai pemberangusan demokrasi.

“Kami menegaskan pelaku perlu diproses hukum atas tindakan ini. Kekerasan yang diberlakukan kepada orang, termasuk kekerasan terhadap anak,” jelas Nelson dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Kamis (2/5).

Selain itu, Nelson menerangkan apa yang dilakukan aparat kepolisian adalah pelanggaran kode etik, sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat (1) huruf c peraturan kapolri tentang kode etik kepolisian. Oleh sebab itu, kasus ini dapat diajukan pada sidang etik dengan sanksi terparah hingga pemberhentian, termasuk bagi atasan yang membiarkan kasus tersebut terjadi.

Dikatakan Nelson, pemukulan yang dilakukan oknum aparat tersebut juga merupakan pelanggaran hak atas fair trialyang telah dijamin dalam Undang-Undang (UU) 1945, KUHAP, dan ICCPR. Berangkat dari regulasi ini, jelas telah terjadi pelanggaran prinsip praduga tak bersalah, hak bebas dari penahanan sewenang-wenang dan hak bebas dari penyiksaan.

“Korban harus diberi jaminan peroleh ganti rugi akibat tindakan sewenang-wenang tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, menurutnya, korban juga berhak diberikan perlindungan, bantuan medis darurat, termasuk hak atas pemulihan yang harus dijamin oleh negara. Atas kasus ini, lanjutnya, harus ada evaluasi mendalam yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dikatakan Nelson, evaluasi perlu dilakukan karena pihaknya telah mengamati, sepanjang 2019 ini banyak terjadi kasus tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat. Bukan hanya itu, kasus tersebut praktiknya juga acap kali tidak jelas keberlanjutan pengusutannya.

Perjuangan apapun itu sekiranya patut kita apresiasi jika memang tujuannya ialah membela hak-hak rakyat kecil terlepas dari tindakan vandalisme memang itu tidak bisa dibenarkan jika pada objek atau barang kepunyaan kaum proletariat itu sendiri,mungkin tindakan vandalisme masih bisa kita terima jika hanya pada objek-objek yang identik dengan kapitalisme dan penguasa.

Tapi setidaknya mereka masih mau bergerak ditengah orang-orang yang sedang terjerembab dalam hedonitas tanpa mau melihat realita, setidaknya mereka mau bergerak di tengah orang-orang bermulut besar  yang vokal membicarakan ketidak adilan & perjuangan tapi hanya disosial medianya saja tanpa mau beranjak dari zona nyamannya.

Berbicara kerugian ,mungkin kerugian yang mereka hasilkan dari tindakannya kemarin tidak sebanding dengan kerugian yang para cukong kapitalis itu hasilkan. Kerusakan alam, penindasan sampai nyawa orang melayang, tindakan represif kaki tangan mereka jauh lebih merugikan dan itu jarang diketahui orang karena jarang media mengangkat hal itu.

Mereka bukan aliansi yang harus kita singkirkan tapi memang harus agak sedikit dikanalrisasikan agar kekuatan atau ciri khas mereka hanya di tunjukan pada suatu situasi dan kondisi tertentu, umur sekiranya tidak dijadikan batasan dalam hal perjuangan, justru mereka tunas yang harus kita jaga dan rangkul.


Editor : Aditya Panca

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini