600 Episode Aksi Kamisan, Kita Menolak Lupa!


Ada banyak pelanggaran HAM berat & persoalan kemanusiaan lainnya yg belum dituntaskan Negara. Mari #MerawatIngatan setiap Kamis sore di depan Istana Presiden – Bio Akun Twitter Aksi Kamisan.

Hari Kamis, 18 Januari 2007 pertama kali berlangsungnya Aksi Diam. Aksi ini beralasan bahwa ada indikasi negara sengaja mengabaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, maka timbul niat dari keluarga korban pelanggaran HAM untuk melakukan “Aksi Payung Hitam” atau yang dikenal juga dengan sebutan “Aksi Kamisan” adalah merupakan upaya untuk bertahan dalam memperjuangkan mengungkap kebenaran, mencari keadilan, dan melawan lupa. Di samping itu dengan selalu melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI, merupakan pendidikan politik bagi para pemimpin bangsa.

Diam dan berdiri sebagai pilihan, karena “diam” tidaklah berarti telah kehilangan hak-hak sebagai warga negara, dan “berdiri” melambangkan bahwa korban/keluarga korban pelanggaran HAM adalah warga negara yang tetap mampu berdiri untuk menunjukkan bahwa punya hak sebagai warga di bumi pertiwi Indonesia dan sadar bahwa hak itu tidak gratis bisa didapat, terlebih-lebih ketika pemerintah tidak mau peduli. Diam, juga untuk menunjukkan diri sebagai bukan perusuh, bukan warga negara yang susah diatur, juga bukan warga negara yang membuat bising telinga, tetapi tetap menuntut pemerintah untuk tidak diam.

Pemerintah tidak peduli

Tepat hari ini (5/9) Aksi kamisan di depan istana sudah memasuki 600 episode. Negara yang mempunyai dasar hukum untuk melindungi HAM, hingga sampai saat aksi kamisan terus berkelanjutan. Negara serasa tidak peduli dengan perjuangan kawan-kawan yang terus menyuarakan kebenaran dan meminta keadilan dari negara ini.

Kebijakan – kebijakan pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu di era Presiden Joko Widodo jalan di tempat, pemerintah tidak serius dan serampangan dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu.

pemerintah seolah terpenjara oleh komitmennya sendiri yang dituangkan dalam visi, misi, dan program dalam merespons penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Banyak sekali tanggapan pemerintah merespons penyelesaian HAM berat masa lalu dengan berbagai jawaban normatif dan mengawang-awang.

Staf Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Dimas Bagus Arya menuturkan penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu cenderung offside. Hal itu terlihat dari inisiatif Menko Polhukam Wiranto membentuk Tim Gabungan Terpadu untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia menilai pembentukan tim itu tidak memperhatikan mekanisme akuntabilitas dan prinsip keadilan bagi korban.

Tak hanya itu, ia juga berkata keterlibatan Menkopolhukam dalam merumuskan tim gabungan bertentangan dengan Perpres Nomor 7 tahun 2015 dan Perpres 43 Nomor 2015 yang menjelaskan kewenangan Menkopolhukam hanya bersifat koordinasi.

“Di samping itu, penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia diatur dalam UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, di mana UU tersebut tidak mengatur kewenangan Menkopolhukam dalam penyelesasian pelanggaran HAM berat,” ujar Dimas.

Dimas mengatakan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dapat dilakukan lewat dua instrumen hukum, yakni lewat Pengadilan HAM dan rekonsiliasi. Mekanisme Pengadilan HAM, kata dia, sudah dijelaskan dalam UU Nomor 26/2000. Sementara instrumen rekonsiliasi nampak pada TAP MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memberi ruang untuk membentuk Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Bantu sebarkan tulisan ini:
error
Top
error

Share Tulisan Ini